SISTEM POLITIK INDONESIA

Legislatif  lahir seiring dengan kelahiran Demokrasi dan Sekularisme. “Demokrasi adalah suatu sistim pemerintahan dalam mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistim perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu”.¹

Legislatif

↓

Demokrasi

(Demokrasi tidak langsung/Demokrasi perwakilan)

↓

Sekulerisme

Majelis Rendah

Di Negara-negara yang memakai sistem parlementer, seperti Inggris dan India, majelis ini dapat menjatuhkan kabinet. Dalam sistem presidensil, seperti Amerika Serikat dan Filipina, mejelis rendah tidak mempunyai wewenang ini.²

·         Inggris : House of Commons

·         India : Lok Sabha

·         Amerika Serikat : House of Representatives

·         Filipina : National Assembly

_{1 Strong, op. cit,hal 13}

        _{2 Budiardjo, Miriam. ”Dasar-dasar Ilmu Politik”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1992}

Badan Legislatif di Indonesia :

1.      Volksraad : 1918-1942

2.      Komite Nasional Indonesia : 1945-1949

3.      DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat : 1949-1950

                                                                       Trias Politica

 

                               Legislatif                      Eksekutif                         Yudikatif

Eksekutif

Kekuasaan Eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di Negara-negara demokratis badan eksekutif biasanya terdiri dari kepala Negara seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Dalam naskah ini istilah badan eksekutif dipakai dalam arti sempitnya.³ Pemerintahan dalam arti sempit dan pemerintahan yang sesungguhnya.

Tugas badan eksekutif, menurut tafsiran tradisionil azas Trias Politica, hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislative. Akan tetapi dalam pelaksanaannya badan eksekutif leluasa sekali ruang-geraknya.⁴

Fungsi :

-          Rule Aplication Fungtion

_{3 dan 4. Budiardjo, Miriam. ”Dasar-dasar Ilmu Politik”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1992}

Related Post: